Keputusan pemerintah pusat membatalkan wacana pengalihan kelolaan gaji atau payroll Aparatur Sipil Negara daerah ke bank-bank Himbara mendapat sambutan positif dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Bagi pembaca di Serang dan wilayah Banten, isu ini relevan karena menyangkut ketahanan bank pembangunan daerah secara nasional yang menopang layanan keuangan hingga pelosok.
Kepastian tersebut disampaikan dalam Public Expose Live Bank Jatim pada Rabu, 9 September 2026. Direktur Keuangan dan Tresuri Bank Jatim, RM Wahyukusumo Wisnubroto, menegaskan bahwa langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjawab keresahan yang sempat muncul di kalangan perbankan daerah.
Alasan Pembatalan Dinilai Tepat
Menurut penjelasan manajemen Bank Jatim, wacana pemindahan payroll ASN ke Himbara sebelumnya masih berada pada tataran isu. Serikat pekerja BPD dan Asosiasi Bank Pembangunan Daerah atau Asbanda sempat menyampaikan penolakan serta dukungan agar kelolaan gaji tetap berada di bank daerah.
Wahyu menilai keputusan Menkeu sangat tepat karena pemusatan gaji ASN ke bank Himbara berpotensi melemahkan semangat desentralisasi. Ia menekankan bahwa sumber likuiditas BPD akan terganggu bila seluruh aliran gaji ASN dikonsentrasikan secara sentral.
Dampak bagi Likuiditas dan Intermediasi Daerah
Payroll ASN selama ini menjadi salah satu tulang punggung likuiditas bank pembangunan daerah. Dengan tetap dikelola BPD, bank daerah dapat menjaga stabilitas pendanaan untuk menyalurkan kredit dan layanan keuangan kepada masyarakat setempat.
Fungsi intermediasi di daerah, termasuk wilayah yang jangkauan bank umum besarnya terbatas, bergantung pada jaringan BPD yang lebih masif. Pembatalan pengalihan dinilai menjaga ruang gerak pembiayaan usaha mikro, kecil, dan kebutuhan pembangunan lokal.
Peran Jaringan BPD hingga Pelosok
Bank Jatim mengingatkan bahwa akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah tidak bisa lepas dari kehadiran BPD. Jaringan cabang dan unit layanan yang menjangkau titik-titik terpencil memungkinkan penyaluran pembiayaan lebih intensif dibanding model yang terlalu tersentralisasi.
Pernyataan Menkeu di Istana bahwa pemindahan payroll ASN ke Himbara tidak akan dilakukan menjadi jawaban resmi atas pertanyaan yang sempat mengemuka di industri perbankan daerah. ASN di seluruh Indonesia tetap berada dalam pengelolaan BPD.
Implikasi bagi Stabilitas Perbankan Daerah
Bagi ekosistem perbankan di Banten dan daerah lain, kepastian kebijakan ini mengurangi ketidakpastian likuiditas jangka menengah. Bank daerah dapat merancang strategi penyaluran dana dan pengelolaan dana pihak ketiga tanpa bayang-bayang migrasi massal rekening gaji ASN.
Penguatan desentralisasi keuangan melalui BPD juga sejalan dengan kebutuhan daerah untuk mempercepat inklusi keuangan. Keputusan pemerintah dinilai menyeimbangkan efisiensi nasional dengan kapasitas bank daerah dalam melayani masyarakat.
Dengan demikian, pembatalan wacana pengalihan gaji ASN ke Himbara bukan sekadar isu teknis perbankan, melainkan penegasan arah kebijakan yang menjaga peran BPD sebagai penggerak ekonomi lokal. Stakeholder di daerah, termasuk di Serang, dapat memantau implementasi kebijakan fiskal dan perbankan yang konsisten dengan semangat otonomi.
Sumber: Sindo News.
